LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM

Humas_Lanim. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, Bapak Herdianto, AMd,IP, SH, M.Si hadiri kegiatan Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM dan Kabupaten / Kota Peduli HAM, bertempat di Rutan Baturaja ( Kamis, 04 Maret 2021)

Kegiatan tersebut di buka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Indro Purwoko SH, MH . Turut Hadir Kadiv Yankum Kanwil Sumsel Siar Hasoloan Tamba, S.H., M.M, Stake Holder Pemerintah Kabupaten OKU, para Ka.UPT Jajaran Kanwil Sumsel serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Indro Purwoko mengatakan bahwa Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-undangNomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan fungsi pemerintahan itu sendiri. Dalam tugas pokok fungsinya pemerintahan yang baik adalah yang dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, meningkatkan kualitas ekonomi, sosial budaya, mengurangi angka kemiskinan, memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

“Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang dilaksanakan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat atas peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk mempertegas capaian pemerintahan yang baik. Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Perubahan yang  dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat kearah yang semakin kritis. Hal tersebut dimungkinkan karena semakin hari masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah” Jelas Indro

Indro menambahkan, Kita menyadari bahwa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenai Hak Asasi Manusia dituangkan dengan jelas dalam undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua Tahun 2000 pada pasal 28 huruf I ayat(4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah, dan dipertegas pula dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa ” Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan Hak Asasi Manusia ”. Hal ini mengisyaratkan bahwa tanggungjawab tertinggi dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sepenuhnya ada pada Pemerintah.

“Salah satu kepedulian negara tehadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah dengan dikeluarkannya  Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM.”

“Pada tahun 2020  UPT yang mendapatkan Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM sebanyak 8 UPT yaiitu Kanim Klas II Muara Enim, Lapas Klas II B Muara Enim, Rutan Klas IIB Baturaja, Lapas Klas II A Lubuk Linggau, Rutan Klas II Prabumulih, Lapas Narkotika Banyuasin, Lapas Kayu Agung, dan Lapas Kelas II A Wanita Palembang ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita bersama.” Imbuhnya

“Pentingnya perlindungan hukum dan pemenuhan HAM bagi daerah dapat terwujud apabila daerah konsisten dan peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM. Kepedulian pemerintah daerah terhadap Hak Asasi Manusia tersebut menjadi dasar  untuk penilaian kabupaten/kota peduli HAM sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Program Kabupaten / Kota Peduli HAM merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus penjabaran dari implementasi HAM dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertanahan, kemananan negara dan bidang lainnya. Program ini diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat, memberikan motivasi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, pemenuhan  perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Selain itu dengan program kabupaten/kota peduli HAM  bertujuan untuk mengembangkan sinergitas satuan kerja di daerah dengan instansi vertikal didaerah dan mengetahui hasil kerja pemerintah daerah  terkait pelaksanaan HAM di daerah serta menunjukan dunia internasional dalam pemenuhan HAM sekaligus meningkatkan “prestise” bagi daerah yang bersangkutan” Tukas Indro Purwoko

Seusai kegiatan, Kalapas Muara Enim Herdianto menuturkan Sebagaimana arahan dari bapak Kakanwil, maka Lapas Muara Enim ters konsisten dalams meningkatkan layanan bagi masyarakat, melaksanakan penghormatan, pemenuhan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Hal tersebut tentunya telah kita jalan kan dengan sebaik mungkin, terbukti dengan diraihnya penghargaan Layanan Berbasis Ham pada tahun 2020 lalu

“Kendati demikian, Penghargaan hanyalah suatu bentuk motivasi. Orientasi Lapas Muara Enim bukan hanya semata mata penghargaan namun lebih dari itu senantiasa memberikan layanan publik yang prima dan berkualitas kepada Masyarakat” Tukas Herdianto

Humas_Lanim. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim Bapak Herdianto, AMd.IP, SH, M.Si sambut hangat atas Kunjungan dari Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Bapak Irfan Wibowo, SH. (Rabu, 03 Maret 2021)

Diketahui bahwa Irfan baru saja dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim yang mana sebelumnya menjabat sebagai Koordinator di Bidang Intelijen Kejati Sumsel.

Pada Kesempatan tersebut, Kalapas Muara Enim Herdianto mengucapkan Selamat mengemban amanah baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim.

“Sinergitas dan hubungan erat yang telah terjalin selama ini harus terus ditingkatkan. Kerjasama dan Kolaborasi dalam Sistem penegakkan hukum antara Lapas Muara Enim dan Kejari Muara Enim menjadi bagian integral yang harus sama-sama saling mendukung satu sama lain. Terlebih Sebelumnya juga telah dilakukan Penandatanganan MoU tentang Penanganan Overstaying ” Tutur Herdianto

Turut mengamini, Kajari Muara Enim Irfan menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan hangat dari Kalapas Muara Enim. Jalinan Sinergitas yang telah berjalan baik tentu akan saya terus tingkatkan menjadi lebih baik.

” Kunjungan ini merupakan dalam rangka merajut tali silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas yang baik antara kejari Muara Enim dan Lapas Muara Enim” Ucap Irfan

Dalam pertemuan tersebut turut hadir, Kasubag Tu Lapas Muara Enim Firmanzah, Ka.KPLP Ressy Setiawan, Kasiminkamtib Agusnadi dan Kasibinadik Taufik

Humas_Lanim. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim terus berkomitmen memberikan Layanan yang terbaik, bersih dari Pungli serta Prima dalam Melayani

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, Bapak Herdianto, AMd.IP, SH, M.Si menegaskan bahwa Lapas Muara Enim selalu berupaya memberikan Layanan terbaik kepada Masyarat dan Warga Binaan Khususnya” (Rabu, 03 Maret 2021)

“Semua Layanan di Lapas Muara Enim tidak ada di pungut biaya sedikitpun, alias GRATIS” Ungkapnya

” Termasuk layanan penempatan kamar Warga Binaan, Saya Pastikan semuanya Bersih dan tidak ada kamar Istimewa semuanya sama. Laporkan Kalau memang ada, akan kita tindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku” Pungkas Herdianto

“Mari sama-sama awasi lapas Muara Enim untuk menjadi lebih baik. Bila ada berita-berita negatif terkait Lapas Muara Enim segera sampaikan dan akan kita tindak tegas, Namun harus berita sesuai fakta dan jangan ada Hoax” Tutup Herdianto

Humas_Lanim . Seleksi Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) merupakan Representasi salah satu bentuk Komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pelaksanaan Seleksi ini diikuti oleh Seluruh pejabat Struktural yang kemudian melakukan Assesment terhadap petugas Lapas Muara Enim guna menentukan pegawai yang berkompeten untuk menduduki posisi pada enam area perubahan. ( Selasa, 02 Maret 2021)

Dalam proses seleksi, peserta seleksi diberikan pertanyaan seputar Zona Integritas terutama 6 (enam) area perubahan yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Humas_Lanim. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, Bapak Herdianto, Amd.IP, SH, M.Si dalam setiap kesempatan selalu memberikan arahan dan bimbingan terhadap seluruh jajarannya guna tercapainya visi dan misi Organisasi.

Dalam rangka Pengoptimalan Output Target Kinerja Triwulan I, Seluruh Pejabat Struktural Lapas Muara Enim laksanakan Pembinaan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (Bintorwasdal) terhadap para jajaranya masing masing secara rutin. (Selasa, 02 Maret 2021)

Pada kesempatan ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Firmanzah, SH, M.Si dan Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Farendrayanti memberikan Pembinaan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (Bintorwasdal) kepada para Stafnya.

“Bapak Kalapas senantiasa menegaskan bahwa setiap petugas Lapas Muara Enim harus terus Speed UP, lakukan yang terbaik untuk kemajuan Organisasi. Beliau juga selalu memberikan ketauladanan kepada seluruh Petugas Lapas Muara Enim dalam kedisiplinan, Integritas, Profesionalitas, dan Semangat dalam melaksanakan tugas” Ujar Firmanzah

“Salah satu hal yang selalu bapak Kalapas tekankan yaitu untuk secara rutin melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (Bintorwasdal). Target Kinerja yang merupakan sebuah acuan pada satu tahun berjalan tentunya harus bisa terpenuhi secara efektif, oleh karenanya pada Triwulan I ini dibutuhkan Bintorwasdal untuk melihat apa saja yang telah tercapai dan apa saja yang perlu ditingkatkan” Terang Ayah tiga anak tersebut

Humas_Lanim. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim sambut kedatangan Tim Monitoring dan Evaluasi Kanwil Kemenkumham Sumsel terkait Pelaksanaan Survei IPK-IKM pada Lapas Kelas IIB Muara Enim ( Kamis, 25 Februari 2021 )

Tim Monev yang di ketuai oleh Kepala Bidang Hak Asasi dan Manusia Yulizar, SH menyampaikan hasil pelaksanaan survei IPK-IKM Lapas Muara Enim sekaligus mensosialisasikan bahwa untuk saat ini pelaksanaan Survei IPK-IKM yang sebelumnya di laksanakan per Triwulan sekarang menjadi per bulan.

Kabid HAM, Yuliza SH menuturkan bahwa dalam rangka komitmen bersama untuk mewujudkan jajaran lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel menjadi Instansi yang WBK/WBBM maka pelaksanaan survei IPK-IKM pun menjadi lebih intensif guna menjadi bahan evaluasi apa-apa saja yang perlu ditingkatkan. Hal tersebut tentunya membutuhkan kerjasama yang baik

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, Herdianto Amd.IP, SH, M.Si melalui Kasubag TU Lapas Muara Enim Firmanzah, SH, M.Si menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian dari Stake Holder Kanwil Kemenkumham Sumsel yang terus memberikan arahan dan masukan kepada Lapas Muara Enim

“Masukan dan arahan serta dukungan yang diberikan sangatlah berarti bagi Lapas Muara Enim, terlebih saat ini sedang berjuang mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan hal itu membutuhkan banyak proses yang harus di lalui ” Ujar Firmanzah

“Segenap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim telah menyatakan berkomitmen untuk bersama mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” Ungkap Firmanzah

Dalam Pelaksanaan Monev tersebut turut hadir Kasatops Patnal Lapas Muara Enim Agusnadi, SH.

Humas_Lanim. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, Herdianto, Amd.IP, SH, M.Si ikuti kegiatan Rapat Kerja Tekhnis (Rakernis) Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2021, bertempat di Hotel Aston Palembang, (Rabu, 25 Februari 2021)

Rakernis tahun ini mengusung tema “Langkah Efektif dan Pasti dalam Rangka Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Masa Pandemi Covid-19”, yang di selenggarakan selama 3 hari mulai tanggal 24 hingga 26 Februari 2021 dengan mendatangkan narasumber dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Dilansir dari Sumsel.kemenkumham.go.id, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Indro Purwoko didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Alfi Zahrin menyematkan langsung handbadge peserta raker. “Tujuan utama pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Raker ini menjadi langkah kita dalam mewujudkan fungsi pemasyarakatan tersebut,” ujar Kakanwil mengawali arahannya.

Mengutip arahan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa kunci pemasyarakatan maju ada 3 (tiga). “Pertama adalah deteksi dini. Temukan indikasi atau tanda permasalahan, identifikasi calon pelaku, dan berikan rekomendasi deteksi secara cepat dan akurat. Kedua adalah berantas narkoba. Mayoritas WBP tertangkap karena kasus narkoba, jadikan penyelenggaraan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba. Ketiga adalah Sinergi. Lakukan sinergi seharmonis mungkin dengan aparat penegak hukum maupun teman-teman media. Itulah kunci pemasyarakatan maju,” jelas Indro.

Penyebaran pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 menjadi bencana bagi pemerintahan Indonesia, dunia pemasyarakatan pun tak luput dari bencana tersebut. “Kantor Wilayah Sumatera selatan pun telah mengambil langkah-langkah percepatan  penanganan Covid-19 yang salah satunya adalah diberikannya asimilasi rumah kepada 2.551 Orang Narapidana dan Anak. Melalui Rakernis Pas inilah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya mengembalikan nilai-nilai yang hilang dari sistem pemasyarakatan yang seharusnya. Saya harap kepada seluruh peserta dapat memberikan sumbangsih positif dan langkah-langkah strategis yang dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan guna mempercepat pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan di Sumatera Selatan, khususnya di masa pandemi Covid-19,” pesan Indro.

Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan ini membahas khusus mengenai isu-isu hangat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Tampil sebagai narasumber pertama yaitu Plt. Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas yang membawakan materi mengenai Penegakan Keamanan dan Ketertiban di Lapas/Rutan melalui Unit Satops Patnal. Turut hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Alfi Zahrin), Kepala Divisi Keimigrasian (Herdaus) serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Siar Hasoloan Tamba).

Seusai kegiatan Pembukaan Rakernis tersebut, Kalapas Kelas IIB Muara Enim, Herdianto mengungkapkan bahwa pesan dan harapan dari Bapak Kakanwil tentunya menjadi Motivasi kita untuk terus melahirkan terobosan-terobosan yang Out of The Box.

“Terlebih, terjadinya Pandemi Covid-19 ini membuat kita harus terus Adaptif dalam menghadapi setiap tantangan yang ada dan tentunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim selalu tiada henti melakukan perubahan-perubahan menjadi lebih baik dengan tetap memperkuat sinergitas antar instansi terkait” Jelas Herdianto

Humas_Lanim. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Indro Purwoko kukuhkan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (SATOPS PATNAL) Pemasyarakatan, bertempat di Lapas Kelas IIB Kayu Agung (Selasa, 23 Februari 2021)

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, Herdianto bersama 25 Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka.UPT) Pemasyarakatan dan peserta lainnya di kukuhkan langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Indro Purwoko menjadi Satuan Operasional Kepatuhan Internal (SATOPS PATNAL).

Dalam sambutannya, Indro Purwoko mengatakan Dalam perkembangan pelaksana tugas pemasyarakatan menunjukkan bahwa kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada saat ini disumbangkan tidak hanya oleh persoalan keamanan yang bersifat statis seperti kelalaian penjagaan, pengawalan dan kurangnya daya dukung sarana dan prasarana namun juga disumbangkan oleh persoalan keamanan dinamis yang muncul dari semua aspek kegiatan pemasyarakatan pada Lapas/Rutan dan LPKA.

“Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban yang selama ini melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban hanya terbatas pada ruang lingkup keamanan statis belum mencangkup potensi gangguan keamanan yang bersifat dinamis yang disebabkan oleh seluruh aspek pelaksanaan pemasyarakatan seperti Wasrik, P2U, layanan kunjungan, penjagaan, penyediaan BAMA, registrasi dan lainnya.”

“Oleh karena itu perlu adanya pengembangan cangkupan pencegahan dan penindakan melalui satuan tugas yang kemudian disebut SATUAN OPERASIONAL KEPATUHAN INTERNAL PEMASYARAKATAN atau kita sebut dengan SATOPS PATNAL PAS” Jelasnya

Indro Menambahkan SATOPS PATNAL PAS sendiri di Unit Pelaksana Teknis pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Selatan telah dibentuk dari tahun 2019 lalu yang kemudian diperbaharui setiap tahunnya. di Tahun ini, Kanwil Kemenkumham Sumsel kembali mengukuhkan SATOPS PATNAL PAS di 26 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

“Dengan komitmen bersama antara Penanggung jawab, ketua dan anggota serta dukungan dan kerjasama dari pihak terkait saya optimis Lapas,Rutan,LPKA, bapas dan Rupbasan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesempurnaan pemasyarakatan” Beber Indro Purwoko

Indro berharap berharap dengan dikukuhkannya SATOPS PATNAL PAS tahun 2021, dapat melaksanakan pencegahan, penindakan, supervisi, pemantauan dan evaluasi dibidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, pengelolaan basan baran, pengamanan serta pembinaan kepegawaian.

Apel Pengukuhan SATOPS PATNAL barengi dengan Pemusnahan hasil razia dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Se Sumatera Selatan tersebut dihadiri juga Kepala Divisi Pemasyarakatan, Alfi Zahrin.

Seusai kegiatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim Herdianto menuturkan bahwa Satops Patnal merupakan suatu langkah strategis dalam melakukan pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban secara efektif serta perbaikan seluruh aspek pelaksanaan tugas pemasyarakatan meliputi fungsi pembinaan petugas dan peningkatan layanan pemasyarakatan.

“Tim Satops Patnal pada Lapas Muara Enim sendiri, tegas dalam menegakkan aturan dan tidak pandang bulu. Kendati demikian tetap dilandasi dengan cara-cara yang humanis. Pengimplementasian Tugas dan Fungsi sebagai Satops Patnal tentu akan menghasilkan lingkungan kerja yang aman dan tertib serta menjadi stimulus terhadap kinerja petugas dalam memberikan pelayanan setulus hari kepada Masyarakat dan Warga Binaan Khususnya” Tukas Herdianto

Humas_Lanim. Ketua Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Sumatera Selatan, Ibu Eka Alfi Zahrin sambangi Lapas Muara Enim.

Ketua PIPAS Lapas Muara Enim, Ibu Hesti Herdianto beserta anggota menyambut langsung atas kunjungan Ketua PIPAS Sumatera Selatan (Kamis, 18 Februari 2021)

Dalam Kunjungannya, Ibu Eka Alfi Zahrin memberikan penguatan kepada Ibu-Ibu PIPAS Lapas Muara Enim tentang peran penting seorang Istri dalam mendukung kesuksesan Suami dalam melaksanakan Tugasnya selaku Abdi Negara

Lebih lanjut, Ibu Eka meninjau kegiatan kegiatan Produktif yang ada di Lapas Muara Enim

Sementara itu, Ketua PIPAS Lapas Muara Enim Ibu Hesti Herdianto menyampaikan Ucapan Terimakasih atas perkenannya Ibu Eka Alfi Zahrin yang telah mengunjungi Lapas Muara Enim

“Tentu hal ini, suatu kehormatan bagi kami yang bisa menyambut langsung kedatangan Ibu Ketua PIPAS Sumatera Selatan” Tutur Hesti

“Penguatan dan arahan yang Ibu Ketua berikan, menambah spirit bagi ibu-Ibu PIPAS Lapas Muara Enim untuk terus mendukung pelaksanaan tugas suaminya” Terang Hesti

Kegiatan tersebut juga menjadi sebuah momentum dalam memperkuat tali silaturahmi

Humas_Lanim. Sebagai bentuk persamaan persepsi antara Aparatur Penegak Hukum (APH) dalam ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam rangka penanganan dan atau mewujudkan Zero Overstaying di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim

Bapak Herdianto, AMd.IP, SH, M.Si selaku Kalapas Muara Enim melakukan upaya Jemput Bola terhadap Aparatur Penegak Hukum (APH) terkait yaitu dengan melakukan Penandatanganan MoU tentang Penanganan Overstaying ( Rabu, 17 Februari 2021)
.
“Pelaksanaan Penandatanganan MoU tentang Penanganan Overstaying kita lakukan dengan Polres Muara Enim, Kejari Muara Enim dan Pengadilan Negeri Muara Enim” Imbuh Herdianto

• 

“Overstaying dalam hal ini adalah Tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan tidak/belum ada perpanjangan penahanan ataupun surat penahanan berikutnya dan atau narapidana yang masih memiliki perkara lain tetapi masa pidana untuk perkara sebelnya telah habis tetapi tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya” Tambah Herdianto

“Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan Zero Overstaying serta memenuhi Keadilan Masyarakat dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia serta menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum maka Lapas Muara Enim sepakat dengan Aparatur Penegak Hukum lainnnya untuk melakukan Perjanjian Kerjasama” Ungkap Herdianto

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini di sambut baik oleh Kapolres Muara Enim, Kajari Muara Enim, dan Pengadilan Negeri Muara Enim

•