kalapas muara enim herdianto berikan penguatan tusi terhadap jajarannya

Humas_Lanim. Dalam rangka perkuat tugas dan fungsi pegawai sekaligus Monitoring dan Evaluasi kinerja, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, Herdianto pimpin langsung rapat dinas, yang di ikuti oleh seluruh Pejabat Struktural. Bertempat Ruang Rapat Lapas Muara Enim (Kamis, 18 Maret 2021)

Pada kesempatan tersebut, Herdianto menegaskan agar seluruh pejabat struktural untuk dapat melaksanakan bintorwasdal secara berjenjang pada jajarannya guna mempersiapkan secara baik pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

” Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas yang telah kita laksanakan sebelumnya bukan hanya seremonial saja, melainkan janji dan komitmen kita bersama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.” Terang Herdianto

Lebih lanjut Herdianto mengintruksikan pada jajarannya untuk dapat mengoptimalkan Unit Layanan Pengaduan (ULP) serta Pembentukan Satgas Intelijen.

Para Pejabat Struktural turut melaporkan Capaian Kinerja periode Triwulan I kepada Kepala Lembaga Pemasayrakatan Kelas IIB Muara Enim

buka pelatihan keMAndirian, kalapas muara enim herdianto inginkan output yang maksimal

Humas_Lanim. Konsistensi dalam optimalisasi pelaksanakan pembinaan kemandirian terhadap Warga Binaan menjadi prioritas tersendiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim. Langkah strategis dalam mengoptimalkan hal tersebut salah satunya bekerjsama dengan pihak terkait.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, Herdianto membuka secara resmi Pelatihan Pembinaan Kemandirian Bersertifikat bekerjasama dengan LKP Zakiyah, bertempat Aula Lapas Muara Enim. ( Senin, 15 Maret 2021)

Adapun Pembinaan Kemandirian kali ini yaitu Pelatihan Membatik dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang Warga Binaan Pemasayrakatan (WBP) yang akan dilaksanakan selama 12 hari pelatihan.

Dalam Sambutannya, Kalapas Muara Enim Herdianto menuturkan bahwa para Warga Binaan patut bersyukur karena Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dilanjutkan oleh Lapas Muara Enim telah memberikan kesempatan pada Saudara-saudara sekalian untuk mendapatkan Pembinaan Kemandirian bersertifikat.

“sehingga pada saat bebas kelak, Soft Skil yang telah Saudara dapatkan di Lapas Muara Enim bisa menjadi bekal untuk survive dalam menghadapi tantangan yang ada. Dalam pelatihan kali ini Saudara akan mendapatkan sertifikat yang sudah terakreditasi, oleh karenanya ikuti pelatihan ini dengan sebaik mungkin” Jelasnya

Herdianto juga menambahkan dengan bekerjsama LKP Zakiyah, kami harapkan kerjasama ini tidak berhenti pada pelatihan saja namun Output ataupun pengembangan hasil produksi yang ada untuk dapat juga dipasarkan sehingga PNBP yang telah diatur oleh DirjenPAS bisa tercapai dengan maksimal dan kami percaya bahwa LKP Zakiyah bisa mensupport akan capaian tersebut

Turut mengamini Pimpinan LKP Zakiyah Hasan Sazili mengatakan bahwa LKP Zakiyah yang telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Siap memenuhi harapan dari pada Lapas Kelas IIB Muara Enim.

“Terimkasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Lapas Muara Enim terhadap LKP Zakiyah untuk bisa menjadi bagian dari proses pemberian pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Lapas Muara Enim” Imbuh Hasan

Pada pembukaan pelatihan tersebut turut di ikuti oleh Pejabat Struktural Lapas Muara Enim. Kegiatan dilanjutkan dengan mengalungkan tanda peserta Pelatihan secara simbolis kepada Warga Binaan Lapas Muara Enim

Tingkatkan Keahlian di Bidang Kehumasan, Kanwil Kemenkumham Sumsel Gelar Workshop Teknik Penulisan Berita dan Pengolahan Konten Media Sosial

Humas, Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan menggelar Workshop Teknik Penulisan Berita dan Pengolahan Konten Media Sosial yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Selasa (9/3). Dalam kegiatan ini turut hadir Kepala Bagian Umum (Herman Sawiran), Kepala Bagian Program dan Humas (Gunawan), Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI (Hamsir), Kepala Subbagian Program dan Pelaporan (Riyan Citra Utami), Fitriadi Agung Prabowo dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, General Manager Harian Sumatera Ekspres (Nurseri Marwah) dan Kontributor LKBN AntaraTV (Evan Ervani) selaku narasumber, serta 28 peserta yang terdiri dari pegawai yang menangani Bidang Kehumasan di seluruh satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Sumsel, Herman Sawiran. Herman menjelaskan workshop ini dilaksanakan guna mendukung program Kementerian dalam menajemen media massa dalam membangun citra positif Kementerian dalam mewujudkan satuan kerja menuju predikat Wiayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).“Keterlibatan Humas dalam praktiknya sangat penting dalam melakukan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efesien untuk menciptakan  hubungan yang harmonis dengan publik untuk membangun citra dan reputasi yang positif bagi institusi. Saya berharap teman-teman dapat mengikuti workshop ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat membangun humas yang produktif di satuan kerjanya masing-masing,” jelas Herman.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai dasar-dasar jurnalistik oleh Nurseri. Nurseri menjelaskan satuan kerja di Kanwil Kemenkumham Sumsel harus terbuka terhadap publik, sehingga publik mengetahui progres kerja dari organisasi. “Mulai saat ini teman-teman harus berani membuka diri dengan rekan media sehingga humas satuan kerja dapat bersinergi dalam membangun humas yang produktif,” terang Nurseri.

Berikutnya Evan memaparkan materi mengenai cara mengemas konten video kreatif berbasis jurnalistik. Evan menjelaskan prinsip-prinsip dasar videografi mulai dari pengambilan gambar, editing, hingga video layak untuk dipublikasikan di platform media masing-masing. Evan juga menjelaskan bahwa setiap video yang diproduksi merupakan karya jurnalistik yang memuatn unsur 5W1H.

Kegiatan workshop diakhiri dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar humas pemerintah oleh Fitriadi Agung Prabowo, pemateri dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama. Fitriadi menyampaikan humas memiliki peran penting terhadap kelancaran arus informasi. “Kelancaran informasi melahirkan pemikiran positif dari masyarakat, selain itu juga keterbukaan dan transparansi informasi haruslah dikelola dengan baik, sehingga dapat terbina hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat,” terang Fitriadi. (Humas Kanwil Sumsel)

KALAPAS MUARA ENIM HERDIANTO KUKUHKAN SATGAS PENGUATAN WBK / WBBM

Humas_Lanim. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, Herdianto Kukuhkan Satuan Tugas (SATGAS) Penguatan WBK/WBBM sekaligus Penandatangan komitmen bersama seluruh pegawai di Lapas Kelas IIB Muara Enim (Selasa, 09 Tahun 2021)

Dalam amanatnya Herdianto menuturkan SATGAS Penguatan WBK/WBBM dan seluruh jajaran pegawai untuk terus berkomitmen dan bekerja keras dalam membangun Lapas Kelas IIB Muara Enim mempertahankan predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada tahun 2021.

“Terus semangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga binaan dan masyarakat, perbaiki hal – hal yang belum maksimal, tingkatkan disiplin dalam setiap pelaksaan tugas, dan tidak lupa selalu berdoa agar Allah Subhanahu Wata Alla memberikan hasil yang terbaik ” ujar Herdianto

SATGAS Penguatan WBK/WBBM Lapas Muara Enim tersebut meliputi 6 Area Perubahan Pembangunan ZI menuju WBK WBBM yaitu, Manajemen Perubahan, Penataan Tata laksana, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan pengawasan dan Peningkatan kualitas Pelayanan publik.

Pengukuhan Satuan Tugas (SATGAS) Penguatan WBK/WBBM dan penandatangan komitmen bersama seluruh pegawai pada Lapas Muara Enim diharapkan dapat menambah keyakinan bahwa Lapas Muara Enim Layak menyandang predikat Zona Integritas WBBM pada tahun 2021.

Bersatu LAWAN COVID-19, SELURUH PEGAWAI LAPAS KELAS IIB MUARA ENIM DI VAKSINASI .


Humas_Lanim. Upaya pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terus di lakukan.

Dengan bekerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, Hari ini seluruh pegawai Lapas Muara Enim melaksanakan Vaksinasi Covid-19 (Selasa, 09 Maret 2021)

Kalapas Muara Enim, Herdianto menjelaskan bahwa Program pemberian vaksin covid 19 merupakan upaya dan ikhtiar kita bersama untuk menghentikan pandemi Covid-19

“Seluruh pegawai Lapas Muara Enim mendapat kesempatan untuk di vaksinasi. Hal ini sesuai dengan instruksi Dirjenpas” Ungkap Herdianto.

Herdianto menambahkan Tahapan pelaksanaan Vaksinasi dimulai dengan verifikasi atau pengecekan data diri dan uji skrining kesehatan individu yang akan di vaksin oleh gugus tugas covid 19 Kabupaten Muara Enim”

“Skrining kesehatan ini meliputi pengecekan suhu, pengukuran tekanan darah. Jika dari semua tahapan skrining dinyatakan layak oleh medis maka individu tersebut dapat diberikan Vaksinasi” Bebernya

Mari Dukung Program Vaksinasi untuk melindungi diri, keluarga dan negeri”, ajak Herdianto.

Selama pelaksanaan vaksinasi berlangsung dengan baik dan lancar. “

gelar apel penyematan hand badge satops patnal, kalapas muara enim herdianto : penyematan bukan hanya seremonial namun harus benar di implementasikan

Humas_Lanim. Dalam rangka pengoptimalisasian sektor pengawasan kepatuhan Internal, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim menggelar Apel penyematan Hand Badge Satuan Operasional Kepatuhan Internal ( SATOPS PATNAL) yang di pimpin langsung oleh Bapak Herdianto, AMd.IP, SH, M.SI. ( Senin, 08 Maret 2021 )

Diketahui bahwa beberapa waktu sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mengukuhkan langsung seluruh Tim Satops Patnal UPT Pemasyarakatan kanwil kumham Sumsel.

Dalam amanatnya, Herdianto mengatakan Satops Patnal memiliki peran penting dalam pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban secara efektif serta perbaikan seluruh aspek pelaksanaan tugas pemasyarakatan meliputi fungsi pembinaan petugas dan peningkatan layanan pemasyarakatan.

“Apel penyematan ini jangan hanya sebatas seremonial saja, namun harus benar-benar di implementasikan, sebagaimana tugas dan fungsi Satops Patnal itu sendiri. Apabila ada penyimpangan etik yang dilakukan pegawai maka Satops Patnal berwenang merekomendasikan kepada Kantor Wilayah untuk di laksanakannya Sidang Kode Etik Pegawai yang kemudian penjatuhan hukuman Disiplin” Tegas Herdianto

“Kendati demikian, Saya Harap seluruh petugas Lapas Muara Enim bisa melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. Terlebih dengan komitmen kita bersama dalam membangun ZI WBBM telah mengakselerasi perubahan Mind Set dan Culture Set untuk memerikan yang terbaik terhadap kemajuan Organisasi” Imbuhnya

Pelaksanaan Apel Penyematan Hand Badge Satops Patnal tersebut dirangkaikan juga dengan Penyematan serta pemberian sertifikat penghargaan Pegawai Ilok Nian (PIN) periode Februari kepada pegawia atas nama Afriadilla ( Komandan Regu Pengamanan ) dan Adi Trisanto ( Staf Umum ).

” Selamat kepada pegawai yang mendapatkan reward berupa sertifikat sebagai apresiasi atas kinerjanya yang baik. Pertahankan dan terus tingkatkan” Pesan Herdianto

hadiri kegiatan diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM, kalapas muara enim herdianto KONSISTEN TINGKATKAN kualitas layanan publik

Humas_Lanim. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, Bapak Herdianto, AMd,IP, SH, M.Si hadiri kegiatan Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM dan Kabupaten / Kota Peduli HAM, bertempat di Rutan Baturaja ( Kamis, 04 Maret 2021)

Kegiatan tersebut di buka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Indro Purwoko SH, MH . Turut Hadir Kadiv Yankum Kanwil Sumsel Siar Hasoloan Tamba, S.H., M.M, Stake Holder Pemerintah Kabupaten OKU, para Ka.UPT Jajaran Kanwil Sumsel serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Indro Purwoko mengatakan bahwa Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-undangNomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan fungsi pemerintahan itu sendiri. Dalam tugas pokok fungsinya pemerintahan yang baik adalah yang dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, meningkatkan kualitas ekonomi, sosial budaya, mengurangi angka kemiskinan, memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

“Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang dilaksanakan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat atas peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk mempertegas capaian pemerintahan yang baik. Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Perubahan yang  dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat kearah yang semakin kritis. Hal tersebut dimungkinkan karena semakin hari masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah” Jelas Indro

Indro menambahkan, Kita menyadari bahwa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenai Hak Asasi Manusia dituangkan dengan jelas dalam undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua Tahun 2000 pada pasal 28 huruf I ayat(4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah, dan dipertegas pula dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa ” Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan Hak Asasi Manusia ”. Hal ini mengisyaratkan bahwa tanggungjawab tertinggi dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sepenuhnya ada pada Pemerintah.

“Salah satu kepedulian negara tehadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah dengan dikeluarkannya  Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM.”

“Pada tahun 2020  UPT yang mendapatkan Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM sebanyak 8 UPT yaiitu Kanim Klas II Muara Enim, Lapas Klas II B Muara Enim, Rutan Klas IIB Baturaja, Lapas Klas II A Lubuk Linggau, Rutan Klas II Prabumulih, Lapas Narkotika Banyuasin, Lapas Kayu Agung, dan Lapas Kelas II A Wanita Palembang ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita bersama.” Imbuhnya

“Pentingnya perlindungan hukum dan pemenuhan HAM bagi daerah dapat terwujud apabila daerah konsisten dan peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM. Kepedulian pemerintah daerah terhadap Hak Asasi Manusia tersebut menjadi dasar  untuk penilaian kabupaten/kota peduli HAM sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Program Kabupaten / Kota Peduli HAM merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus penjabaran dari implementasi HAM dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertanahan, kemananan negara dan bidang lainnya. Program ini diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat, memberikan motivasi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, pemenuhan  perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Selain itu dengan program kabupaten/kota peduli HAM  bertujuan untuk mengembangkan sinergitas satuan kerja di daerah dengan instansi vertikal didaerah dan mengetahui hasil kerja pemerintah daerah  terkait pelaksanaan HAM di daerah serta menunjukan dunia internasional dalam pemenuhan HAM sekaligus meningkatkan “prestise” bagi daerah yang bersangkutan” Tukas Indro Purwoko

Seusai kegiatan, Kalapas Muara Enim Herdianto menuturkan Sebagaimana arahan dari bapak Kakanwil, maka Lapas Muara Enim ters konsisten dalams meningkatkan layanan bagi masyarakat, melaksanakan penghormatan, pemenuhan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Hal tersebut tentunya telah kita jalan kan dengan sebaik mungkin, terbukti dengan diraihnya penghargaan Layanan Berbasis Ham pada tahun 2020 lalu

“Kendati demikian, Penghargaan hanyalah suatu bentuk motivasi. Orientasi Lapas Muara Enim bukan hanya semata mata penghargaan namun lebih dari itu senantiasa memberikan layanan publik yang prima dan berkualitas kepada Masyarakat” Tukas Herdianto

perkuat sinergitas, kalapas muara enim sambut KUNJUNGAN kajari muara enim

Humas_Lanim. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim Bapak Herdianto, AMd.IP, SH, M.Si sambut hangat atas Kunjungan dari Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Bapak Irfan Wibowo, SH. (Rabu, 03 Maret 2021)

Diketahui bahwa Irfan baru saja dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim yang mana sebelumnya menjabat sebagai Koordinator di Bidang Intelijen Kejati Sumsel.

Pada Kesempatan tersebut, Kalapas Muara Enim Herdianto mengucapkan Selamat mengemban amanah baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim.

“Sinergitas dan hubungan erat yang telah terjalin selama ini harus terus ditingkatkan. Kerjasama dan Kolaborasi dalam Sistem penegakkan hukum antara Lapas Muara Enim dan Kejari Muara Enim menjadi bagian integral yang harus sama-sama saling mendukung satu sama lain. Terlebih Sebelumnya juga telah dilakukan Penandatanganan MoU tentang Penanganan Overstaying ” Tutur Herdianto

Turut mengamini, Kajari Muara Enim Irfan menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan hangat dari Kalapas Muara Enim. Jalinan Sinergitas yang telah berjalan baik tentu akan saya terus tingkatkan menjadi lebih baik.

” Kunjungan ini merupakan dalam rangka merajut tali silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas yang baik antara kejari Muara Enim dan Lapas Muara Enim” Ucap Irfan

Dalam pertemuan tersebut turut hadir, Kasubag Tu Lapas Muara Enim Firmanzah, Ka.KPLP Ressy Setiawan, Kasiminkamtib Agusnadi dan Kasibinadik Taufik

lapas muara enim bersih dari pungli, prima dalam melayani.

Humas_Lanim. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim terus berkomitmen memberikan Layanan yang terbaik, bersih dari Pungli serta Prima dalam Melayani

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, Bapak Herdianto, AMd.IP, SH, M.Si menegaskan bahwa Lapas Muara Enim selalu berupaya memberikan Layanan terbaik kepada Masyarat dan Warga Binaan Khususnya” (Rabu, 03 Maret 2021)

“Semua Layanan di Lapas Muara Enim tidak ada di pungut biaya sedikitpun, alias GRATIS” Ungkapnya

” Termasuk layanan penempatan kamar Warga Binaan, Saya Pastikan semuanya Bersih dan tidak ada kamar Istimewa semuanya sama. Laporkan Kalau memang ada, akan kita tindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku” Pungkas Herdianto

“Mari sama-sama awasi lapas Muara Enim untuk menjadi lebih baik. Bila ada berita-berita negatif terkait Lapas Muara Enim segera sampaikan dan akan kita tindak tegas, Namun harus berita sesuai fakta dan jangan ada Hoax” Tutup Herdianto

tancap gas, lapas muara enim gelar seleksi tim pokja pembangunan zi wbbm

Humas_Lanim . Seleksi Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) merupakan Representasi salah satu bentuk Komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pelaksanaan Seleksi ini diikuti oleh Seluruh pejabat Struktural yang kemudian melakukan Assesment terhadap petugas Lapas Muara Enim guna menentukan pegawai yang berkompeten untuk menduduki posisi pada enam area perubahan. ( Selasa, 02 Maret 2021)

Dalam proses seleksi, peserta seleksi diberikan pertanyaan seputar Zona Integritas terutama 6 (enam) area perubahan yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

1 2 3 4 5 34