Lapas Kelas IIB Muara Enim Laksanakan Penandatangan Deklarasi Bebas Handphone dan Narkoba

Humas_Lanim.  Terciptanya Lapas/Rutan/Cabang Rutan maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak bebas dan bersih dari peredaran Handphone, Narkoba dan Pungutan liar (Halinar) sudah menjadi komitmen bersama dan serius di jajaran pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI sejak dahulu. Beberapa Kali Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah dikeluarkan untuk memberikan instruksi dalam melakukan pemberantasan dan menciptakan kawasan Lapas/Rutan yang zero Halinar. Namun memang diakui, kendala-kendala yang dihadapi  dilapangan semakin kompleks. Sehingga membutuhkan kerja keras yang luar biasa yang harus dilakukan oleh jajaran Kemenkumham RI terutama bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Saat ini, opini yang berkembang di masyarakat bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat menggunakan alat  komunikasi Handphone (HP) secara bebas di dalam Lapas/Rutan. Masyarakat mengaanggap penggunaan HP oleh WBP susah dicegah.  Bahkan adanya anggapan pembiaran penggunaaan HP secara bebas untuk melakukan transaksi narkoba oleh WBP di dalam Lapas/Rutan. Pendapat masyarakat tersebut bukan tanpa alasan, terbukti dengan adanya beberapa kasus peredaran gelap narkotika akhir-akhir ini dikendalikan oleh WBP yang sedang menjalani pidananya di dalam Lapas/Rutan. Pihak Luar mengklaim bahwa peredaran terbesar narkoba ada di dalam Lapas yang di kendalikan oleh WBP melalui alat komunikasi berupa HP.  Padahal, berulang kali razia rutin telah dilakukan oleh Satgas Kamtib dalam menciptakan Lapas yang aman, kondusif, bebas dari narkoba, dan HP. Namun disadari dan sangat disayangkan memang masih ada temuan berupa HP setiap kali dilakukan Razia. Komitmen dan integritas moral petugaslah yang saat ini menjadi penentu dalam mewujudkan zero Halinar.

Menyikapi hal tersebut, jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel hari ini, Kamis (28/2) sepakat secara bersama-sama melakukan Apel dan mendeklarasikan komitmen pemberantasan peredaran HP dan narkoba di dalam Lapas/Rutan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang (LPP). 24 (dua puluh empat) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Sumatera Selatan secara bergantian menandatangani Deklarasi bebas dari Handphone dan Narkoba. Turut membubuhkan tanda tangan, Kepala Kantor Wilayah Sudirman D. Hury dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Giri Purbadi. Pada kesempatan tersebut, juga dibarengi dengan kegiatan pemusnahan barang terlarang seperti ratusan handphone hasil dari razia satgas kamtib Kantor Wilayah di setiap Lapas/Rutan se-Sumatera Selatan yang dimulai sejak awal tahun 2019.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Sudirman D. Hury dalam kesempatan tersebut bertindak sebagai Pembina Apel. Dalam amanatnya, ia mengungkapkan bahwa Apel Deklarasi ini merupakan upaya progresif dan serius dari Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel. Dirjenpas baru-baru ini telah mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor PAS-126.PK.0210.01 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Langkah-langkah progresif dan serius upaya pemberantasan narkoba di Cabang Rutan/Rutan/Lapas/LPKA.

Sudirman menerangkan, sebelumnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor PAS-54.PK.01.04.01 Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pedoman Lapas/Rutan dan Cabang Rutan Bebas dari Handphone, Pungli dan Narkoba (Halinar). Jajaran Kemenkumham telah menyatakan perang terhadap narkoba. Dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba di dalam Lapas/Rutan, Sudirman menerangkan bahwa ia telah menginstruksikan supaya mengaktifkan kembali Wartel Suspas di Lapas/Rutan dengan bekerja sama dengan provider yang responsif. Mengaplikasikan bebas peredaran uang di dalam Lapas/Rutan dengan Pembayaran non tunai. Razia rutin dilakukan secara kontinue. “Namun itu semua tidak ada artinya jika para petugas tidak profesional, tidak memiliki integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas, hal ini akan menjadi kesia-siaan,” ujar pimpinan tertinggi Kanwil Kemenkumham Sumsel tersebut.

Pemerintah telah menginstruksikan rencana aksi nasional P4GN melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2018. Dimana Presiden menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Ka. POLRI, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala BIN, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Gubernur, para Bupati/Walikota, untuk melaksanakan rencana aksi nasional P4GN Tahun 2018-2019 dan melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN Tahun 2018-2019 kepada Presiden melalui kepala Badan Narkotika Nasional setiap akhir tahun anggaran.

Ia menuturkan jika Apel pada hari ini adalah bentuk rencana aksi konsistensi dari komitmen para pimpinan dan petugas untuk membersihkan Lapas/Rutan dari penggunaan Handphone, Pungli dan Narkotika yang telah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Sebagai bentuk sikap tegas dalam menjaga konsistensi serta Komitmen yang sudah berjalan baik sejak lama menjadi lebih baik lagi, jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel sepakat menciptakan lingkungan Lapas/Rutan Steril dari Handphone, termasuk para pegawai dilarang membawa handphone kedalam blok seperti saat ini telah di terapkan oleh Lapas Perempuan Palembang yang dikomandoi oleh Tri Anna yang baru menjabat di LPP. Disterilkannya Penggunaan Handphone di Lapas/Rutan diharapkan dapat menekan dan mencegah para WBP bandar narkotika menjalankan bisnisnya diluar Lapas/Rutan melalui jaringan seluler.

Sudirman juga menyatakan bahwa menjadi petugas Pemasyarakatan tidaklah mudah. Perlu integritas dan profesionalisme dalam melakukan pembinaan dan menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan. “Suatu beban dan tanggung jawab kita semua dalam melakukan pembinaan bagi WBP supaya tidak terjadi gangguan kamtib di dalam Lapas/Rutan. Keamanan dan ketertiban adalah unsur utama di dalam Lapas/Rutan. Petugas Pemasyarakatan itu  harus bisa membina WBP dan juga menjaga Keamanan dan ketertiban para WBP ” terang Sudirman.

Ia menghimbau kepada semua peserta apel agar selalu bersyukur dan sungguh-sungguh dalam bekerja sebagi petugas Pemasyarakatan dengan tidak melakukan penyimpangan.  “Petugas Pemasyarakatan itu mempunyai tugas mulia dan jangan disia-siakan. Kita harus menjadi teladan, contoh bagi lingkungan dan WBP. Petugas Pemasyarakatan sebagai garis depan, jangan sampai terlibat narkoba yang telah menjadi musuh bangsa. Sanksinya sangat berat yaitu dipecat dan dipidana,”  Tegas Sudirman.

Turut hadir pihak eksternal yang merupakan stakeholder dari Kemenkumham pada acara tersebut, yaitu dari POMDAM II Sriwijaya, Polda Sumsel, Badan Narkotika Nasional Provisnsi (BNNP) Sumsel, dan dari Kejaksaan Tinggi Sumsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *